Jawa Barat akan menghadapi bencana yang kian sering dan kerugian yang kian besar. Namun jika agroforestri dijadikan fondasi kebijakan, hutan bisa tetap berdiri—dan pangan tetap tersedia
NEWS & TALKS | SUARARIMBA.ID — Pagi itu, hutan belum sepenuhnya terbangun oleh suara mesin. Rimbawan ahli Agroforestri, Dr. Dede Rohadi mengingat pengalamannya mendampingi ibu-ibu masyarakat adat menyusuri rimbun pepohonan. Mereka pulang dengan keranjang rotan penuh—jamur, umbi-umbian, dan buah hutan. Tanpa sawah. Tanpa membuka lahan. Pangan tersedia.
“Hutan itu sumber pangan. Dari dulu,” ujar Dr. Dede dalam tayangan podcast Suara dari Rimba.
Cerita sederhana itu berseberangan dengan narasi besar kebijakan hari ini. Program ketahanan pangan kerap dipahami sebagai perluasan lahan—bahkan ketika ruang hijau terus menyusut dan bencana datang berulang semisal di Jawa Barat. Banjir, longsor, dan krisis air tak lagi peristiwa langka. Mereka hadir sebagai konsekuensi dari daya dukung lingkungan yang kian tertekan.
Di sinilah peringatan Dr. Dede menjadi relevan dan mendesak. “Masih ada anggapan ketahanan pangan harus membuka hutan. Itu keliru,” katanya tegas.
“Hutan punya fungsi ganda: sebagai produsen pangan langsung dan sebagai penopang sistem pertanian,” imbuhnya.
Data lingkungan menunjukkan tekanan serius terhadap kawasan hijau Jawa Barat akibat alih fungsi lahan dan pembangunan. Namun masalahnya, menurut Dr. Dede, bukan semata soal angka luas hutan yang berkurang. Persoalan utamanya adalah cara pandang kebijakan yang melihat hutan sebagai lahan kosong, bukan sistem hidup yang menyokong pangan, air, dan keselamatan warga.
Agroforestri menawarkan jalan lain. Bukan konsep baru, bukan pula eksperimen akademik. Jamur, sagu, porang, buah hutan, hingga tanaman bawah tegakan telah lama menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat—tanpa merusak hutan. Yang hilang justru keberpihakan kebijakan.
“Hutan jarang dikelola secara intensif dan berkelanjutan. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak diarahkan,” ujarnya.
Di titik ini, kritik atas kebijakan nasional berubah menjadi tuntutan. Dr. Dede menyoroti kebijakan yang berjalan parsial—kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat bergerak sendiri-sendiri. Tanpa peta jalan bersama, agroforestri kerap berhenti sebagai jargon.
Ia menaruh harapan pada peran KDM untuk mengambil posisi dan peran strategis di wilayahnya: menggerakkan common vision lintas instansi agar agroforestri menjadi sistem nyata—menjamin produksi yang lestari, akses pasar, dan kepastian harga bagi rakyat.
“Road map itu bukan produk satu orang atau satu dinas. Itu produk bersama. Di situlah fungsi pemimpin,” tegasnya.
Bagi Dr. Dede, pilihan kini semakin jelas. Jika ketahanan pangan terus dipaksakan dengan mengorbankan hutan, Jawa Barat akan menghadapi bencana yang kian sering dan kerugian yang kian besar. Namun jika agroforestri dijadikan fondasi kebijakan, hutan bisa tetap berdiri—dan pangan tetap tersedia.
Pesannya lugas dan sulit dibantah: tanpa kepemimpinan yang tegas dan kebijakan berbasis agroforestri, bencana akan terus datang, sementara ketahanan pangan hanya tinggal slogan. | editor
